Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, pasca-pemungutan suara atas usulan pembentukan panitia khusus hak angket pajak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum membahas soal reshuffle atau perombakan kabinet. Namun ditegaskan Julian, perombakan kabinet bisa dilakukan kapan pun.
"Bisa kapan pun. Dan itu sah-sah saja. Ini melekat pada hak prerogatif Presiden," kata Julian kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Polemik hak angket pajak di parlemen membuat hubungan Sekretariat Gabungan yang merupakan koalisi partai-partai pendukung pemerintah retak. Dua partai anggota Setgab yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berkeras mendukung pembentukan Pansus Hak Angket Pajak, berseberangan dengan Partai Demokrat.
Sejumlah pimpinan Demokrat menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap koalisi.
Usulan pembentukan pansus sendiri kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Golkar, PDI-P, Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara, sementara kubu yang menolak hak angket, yaitu Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra, menang dengan 266 suara.
Terkait reshuffle, Julian menegaskan, Presiden hanya akan melakukan perombakan kabinet berdasarkan alasan rasional, tidak ada kaitannya dengan situasi politik terkini. Presiden ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. (kompas.com).
"Bisa kapan pun. Dan itu sah-sah saja. Ini melekat pada hak prerogatif Presiden," kata Julian kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Polemik hak angket pajak di parlemen membuat hubungan Sekretariat Gabungan yang merupakan koalisi partai-partai pendukung pemerintah retak. Dua partai anggota Setgab yaitu Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera berkeras mendukung pembentukan Pansus Hak Angket Pajak, berseberangan dengan Partai Demokrat.
Sejumlah pimpinan Demokrat menyatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap koalisi.
Usulan pembentukan pansus sendiri kalah tipis dalam pemungutan suara atau voting. Pengusul hak angket yang dimotori Fraksi Golkar, PDI-P, Hanura, dan PKS mengumpulkan 264 suara, sementara kubu yang menolak hak angket, yaitu Fraksi Partai Demokrat, PAN, PKS, PPP, dan Gerindra, menang dengan 266 suara.
Terkait reshuffle, Julian menegaskan, Presiden hanya akan melakukan perombakan kabinet berdasarkan alasan rasional, tidak ada kaitannya dengan situasi politik terkini. Presiden ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. (kompas.com).
Posting Komentar