"Dengan membatasi konsumsi, swasembada, dan sekaligus kedaulatan pangan akan bisa dicapai," kata mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih saat mengulas buku Mewujudkan Indonesia Berdaulat Pangan, salah satu dari empat buku karya M Jafar Hafsah, yang diluncurkan Kamis (17/2/2011) di Jakarta. Jafar adalah mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, yang kini Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Bungaran memaparkan, konsumsi beras Indonesia saat ini sudah mencapai 139-140 kilogram per kapita per tahun. Padahal, enam tahun lalu, konsumsinya baru mencapai 135 kilogram per kapita per tahun. Seharusnya, kata dia, konsumsi pangan harus ditekan sampai 90 kilogram per kapita per tahun.
"Pendekatan konvensional dengan meminta para petani meningkatkan produktivitas, tidak bisa lagi kita gunakan untuk mengatasi masalah pemenuhan pangan. Kita hanya bisa berdaulat kalau kita tukar gigi (kebijakannya). Untuk swasembada pangan, pendekatan yang selalu digunakan adalah pendekatan orang pertanian, padahal petani kita itu tidak bermasalah. Yang masalah pendekatan kita. Kalau mau, kita harus menurunkan tingkat konsumsi," tuturnya.
Menurut Bungaran, untuk mewujudkan kedaulatan pangan, strategi yang seharusnya dilakukan adalah menurunkan konsumsi. "Jepang, tiga puluh tahun lalu, konsumsinya mencapai 135 kilogram per kapita per tahun. Sekarang mencapai 60 kilogram per kapita per tahun. Sekarang ini, Jepang malah menjadi eksportir beras. Jadi, kita butuh pendekatan baru di luar pendekatan biasa," kata Bungaran.
Oleh sebab itu, Bungaran menyarankan agar pemerintah menetapkan strategi jangka panjang selama 15 tahun dengan target penurunan konsumsi pangan hingga mencapai 90 kilogram per kapita per tahun. "Saya harap Indonesia bisa menjadi eksportir beras yang kemudian mendorong kemandirian pangan dan mewujudkan kedaulatan pangan dan bukan menambah impor beras," tambahnya.
Belum tercapai
Menurut Menteri Pertanian Suswono, untuk mencapai swasembada pada lima komoditas pertanian, antara lain beras, ikan, dan daging, pemerintah sudah menjalankan kebijakan pengurangan konsumsi beras dengan melakukan diversifikasi pangan.
"Target kita 1,5 persen per tahun. Namun, hingga kini memang belum tercapai. Dari data yang ada, beras memang tetap terbesar. Karena itu, kita ingin terus mengembangkan pangan lokal yang sudah menjadi bagian di masyarakat, seperti di Papua, Maluku, dan lainnya. Hingga kini, pangan lokal masih kurang diminati lagi karena orang tetap terbiasa dengan mengonsumsi beras," tutur Suswono.
Suswono menyebutkan, tercatat sekitar 600.000 beras dari total jumlah beras sebanyak 33 juta ton. "Sebenarnya, potensi kita itu sangat besar, misalnya dari umbi-umbian dan lainnya. Karena itu, kita terus mengampanyekan diversifikasi pangan karena lahan yang terkonversi sekarang ini semakin tinggi, yaitu 110.000 hektar per tahun," katanya.
Ia mengakui, ketersediaan pangan yang sekarang ini sudah cukup baik dan akan lebih baik lagi mendukung ketahanan pangan apabila dikombinasikan dengan strategi penurunan konsumsi beras.
(sumber : kompas.com)
Posting Komentar