RAMALLAH — Palestina, Jumat (18/2/2011), mengatakan veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang disponsori Arab mengecam pembangunan permukiman Israel di daerah yang diduduki merusak usaha perdamaian dengan membiarkan negara Yahudi itu tidak melaksanakan kewajibannya.
"Veto Amerika itu tidak mendukung proses perdamaian dan mendorong Israel melanjutkan pembangunan permukiman, dan melarikan diri dari kewajiban-kewajibannya dalam proses perdamaian," kata Nabil Abu Radianah, pembantu dekat Presiden Palestina Mahmud Abbas.
"Veto ini memperumit masalah-masalah di Timur Tengah," katanya kepada Reuters dari markas besar PBB di New York. Amerika Serikat memveto resolusi itu setelah imbauan-imbauan pribadi Presiden Barack Obama dan Menlu Hillary Clinton kepada Abbas gagal membujuk pemimpin Palestina itu untuk menarik resolusi tersebut atau menyetujui satu mosi yang tidak mengikat.
Sebanyak 14 anggota lain DK PBB mendukung rancangan resolusi itu. Tetapi AS, sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan yang memikili hak veto itu menolak tindakan Dewan Keamanan tersebut, yang menyebabkan resolusi itu gagal.
Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice mengemukakan,"Veto tersebut jangan disalahartikan bahwa kami mendukung kegiatan pembangunan permukiman itu."
Dia menambahkan, AS menganggap permukiman-permukiman Israel itu tidak sah. Tetapi, dia mengatakan rancangan itu berisiko memperkeras sikap kedua pihak dalam perundingan-perundingan perdamaian. Perundingan itu ditunda sejak September tahun lalu menyangkut penolakan Israel memperpanjang penghentian pembangunan perumahan tahun 2010 dan penolakan Abbas untuk memulai kembali perundingan sampai Pemerintah Israel menghentikan pembangunan rumah-rumah di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant, yang berbicara atas nama Inggris, Perancis, dan Jerman mengecam pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat. "Permukiman-permukiman itu ilegal berdasarkan hukum internasional," katanya. Pemerintah Otonomi Palestina, Jumat, mendukung Abbas dengan menekankan bahwa resolusi itu diajukan ke dewan tersebut, dengan satu keputusan suara bulat komite eksekutif dan pusat Organisasi Pembebasan Palestina dari gerakan Fatah yang dipimpin Abbas. Para pemimpin Palestina mengatakan itu merupakan satu malapetaka politik akibat tekanan AS, dan mengundang protes massa oleh rakyat mereka sendiri.
Ini adalah veto pertama AS oleh pemerintah Obama. Dalam satu pidato di Kairo segera setelah memangku jabatan presiden, Obama mengatakan,"Amerika Serikat tidak menyetujui legitimasi permukiman-permukiman Israel. Konstruksi ini melanggar perjanjian-perjanjian sebelumnya dan merusak usaha-usaha bagi terwujudnya perdamaian. Kini adalah saatnya menghentikan pembangunan permukiman-permukiman ini."
(sumber : kompas.com)
"Veto Amerika itu tidak mendukung proses perdamaian dan mendorong Israel melanjutkan pembangunan permukiman, dan melarikan diri dari kewajiban-kewajibannya dalam proses perdamaian," kata Nabil Abu Radianah, pembantu dekat Presiden Palestina Mahmud Abbas.
"Veto ini memperumit masalah-masalah di Timur Tengah," katanya kepada Reuters dari markas besar PBB di New York. Amerika Serikat memveto resolusi itu setelah imbauan-imbauan pribadi Presiden Barack Obama dan Menlu Hillary Clinton kepada Abbas gagal membujuk pemimpin Palestina itu untuk menarik resolusi tersebut atau menyetujui satu mosi yang tidak mengikat.
Sebanyak 14 anggota lain DK PBB mendukung rancangan resolusi itu. Tetapi AS, sebagai salah satu dari lima anggota tetap dewan yang memikili hak veto itu menolak tindakan Dewan Keamanan tersebut, yang menyebabkan resolusi itu gagal.
Duta Besar AS untuk PBB Susan Rice mengemukakan,"Veto tersebut jangan disalahartikan bahwa kami mendukung kegiatan pembangunan permukiman itu."
Dia menambahkan, AS menganggap permukiman-permukiman Israel itu tidak sah. Tetapi, dia mengatakan rancangan itu berisiko memperkeras sikap kedua pihak dalam perundingan-perundingan perdamaian. Perundingan itu ditunda sejak September tahun lalu menyangkut penolakan Israel memperpanjang penghentian pembangunan perumahan tahun 2010 dan penolakan Abbas untuk memulai kembali perundingan sampai Pemerintah Israel menghentikan pembangunan rumah-rumah di Tepi Barat dan Jerusalem Timur.
Duta Besar Inggris Mark Lyall Grant, yang berbicara atas nama Inggris, Perancis, dan Jerman mengecam pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat. "Permukiman-permukiman itu ilegal berdasarkan hukum internasional," katanya. Pemerintah Otonomi Palestina, Jumat, mendukung Abbas dengan menekankan bahwa resolusi itu diajukan ke dewan tersebut, dengan satu keputusan suara bulat komite eksekutif dan pusat Organisasi Pembebasan Palestina dari gerakan Fatah yang dipimpin Abbas. Para pemimpin Palestina mengatakan itu merupakan satu malapetaka politik akibat tekanan AS, dan mengundang protes massa oleh rakyat mereka sendiri.
Ini adalah veto pertama AS oleh pemerintah Obama. Dalam satu pidato di Kairo segera setelah memangku jabatan presiden, Obama mengatakan,"Amerika Serikat tidak menyetujui legitimasi permukiman-permukiman Israel. Konstruksi ini melanggar perjanjian-perjanjian sebelumnya dan merusak usaha-usaha bagi terwujudnya perdamaian. Kini adalah saatnya menghentikan pembangunan permukiman-permukiman ini."
(sumber : kompas.com)
Posting Komentar