Iqyzain I Make Up Artist and Wedding Gallery 12.41

PHYLOPOP.com - Konsep dan gagasan HM Jusuf Kalla (JK), selama menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) 2004-2009 memiliki peran penting dalam proses pembangunan di negara ini. Inilah yang menjadi dasar bagi Universitas Hasanuddin (Unhas) menganugerahkan gelar akademik Doktor Kehormatan (Honoris Causa) kepada putra Sulsel tersebut.

JK menerima penghargaan honoris causa dalam bidang Ekonomi Politik dari Unhas di Baruga Andi Pangerang Pettarani, Sabtu (10/9). Pemberian gelar akademik tersebut diberikan Rektor Unhas, Prof Idrus Paturusi. Proses penyerahan gelar akademik ini disaksikan ribuan pasang mata.

Sejumlah tokoh penting di Sulsel hadir. Seperti, Komisaris Utama PT Media Fajar, HM Alwi Hamu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Selain SYL yang tiba setengah jam setelah acara dimulai, juga hadir petinggi dari unsur muspida, serta anggota DPR RI asal Sulsel, Jafar Hafsah dan Tamsil Linrung. Seluruh wisudawan dan wisudawati larut mengikuti penganugerahan gelar tersebut.

Dalam orasi ilmiahnya, JK menegaskan, apa yang dilakukannya untuk bangsa ini tidak terlepas dari ilmu yang dikenyamnya di bangku kuliah. Sebagai seorang mahasiswa Unhas dengan nomor induk 501, dirinya mampu berbuat yang terbaik.

Baik saat masih sebagai pengusaha maupun saat menjalankan tugas pemerintahan. Langkah pertama yang diambil, saat dirinya menjabat sebagai wapres adalah bagaimana menstabilkan keamanan dan politik. Setelah itu, dirinya melangkah ke arah berikutnya.

Tanpa itu semua, mustahil suatu pemerintahan mampu mencapai sasaran tujuan. Tujuannya ialah menciptakan rasa keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat. Politik dan ekonomi merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisah. Keduanya didasari pada pemangku kekuasaan.

Karena itu, pemerintah harus mendahulukan kepentingan masyarakat. "Kalau (yang berkuasa) Demokrat berarti harus mendahulukan rakyat, baru korporasi," tandasnya.
Tidak hanya itu, JK dalam melaksanakan tugasnya, juga selalu berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam kesempatan itu, jika, juga sempat menyindir dengan kebijakan utang yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, dampak dari utang-utang pemerintah tersebut dapat dilihat dari besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan. Di era kepemipinan Soekarno, anggaran pembangunan sekitar 50 persen dari total anggaran.

Sekarang, besaran anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan menurun drastis. Terjadinya penurunan disebabkan, pemerintah harus melakukan pembayaran terhadap utang-utang tersebut. Peran serta masyarakat untuk menggunakan kemampuannya inilah yang juga menjadi salah satu faktor untuk bidang ekonomi.

Masyarakat harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki. "Negara maju, bukan karena sumber dayanya atau lainnya. Tapi, negara akan maju dengan semangat. Tanpa semangat tentu tidak tercapai," bebernya. Gelar honoris causa yang diberikan kepada HM Jusuf Kalla ini, merupakan gelar doktor kehormatan yang kedelapan.

Sebelumnya, gelar akademik serupa telah diberikan kepada, Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, Chaerul Saleh (Wakil PM), M Hatta (Wapres RI), Nelson Mandela, BJ Habibie (Presiden RI), Tun Abdul Razak (PM Malaysia), dan Harifin A Tumpak (Ketua MA). Selain pemberian gelar kehormatan tersebut, Unhas juga memberikan penganugerahan Hasanuddin Award.

Hasanuddin Award Bidang kerja sama ini, diberikan kepada dua guru besar Universitas Kyoto, Jepang. Yakni, Prof Tanaka Koji dan Prof Ososawa. "Kami harap kerja sama ini dapat terus berlanjut. Tidak hanya dengan universitas di Jepang, tetapi juga universitas lainnya di dunia," papar, Koji.

Pemberian gelar akademik kehormatan ini dilakukan cukup selektif. Ketua Tim Promotor Gelar Kehormatan, Basri Hasanuddin, mengatakan, selama menjabat sebagai wapres, HM Jusuf Kalla memiliki kontribusi yang sangat besar dalam proses pembangunan. Bahkan, hasilnya, sudah dirasakan saat ini.

Menurutnya, hampir seluruh tokoh nasional memuji kinerjanya. Dia masih lebih baik dibanding M Hatta. Baik, dalam percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi, fasilitator perdamaian, Aceh, Maluku, dan Poso. JK, juga merupakan sosok negarawan yang religius. Keberhasilan JK dalam pemulihan ekonomi dengan skala prioritas, kemudian akrab disapa Kallanomics. Kallanomics bertumpu pada realitas ekonomi.

Mengutamakan transparansi, dan lainnya. Pemikiran JK dari segi politik berdasarkan beberapa pandangan. Salah satunya, politik dulu baru ekonomi. Syarat stabilitas politik akan membawa ekonomi. Khususnya, dalam suasana politik yang tenang. (jpnn.com).

Posting Komentar

Diberdayakan oleh Blogger.