 |
| Sumber foto Kompas.com |
Melihat masa kerja kabinet jilid 2 yang masih seumur jagung, tentu menimbulkan pertanyaan besar dalam benak kita. Apakah saja yang sudah mereka lakukan kurang dari 2 tahun itu? Prestasi-prestasi apa yang berhasil digolkan para abdi presiden tersebut untuk kesejahteraan rakyat? Jangan-jangan mereka hanya sibuk membangun citra di depan tuannya? Atau justru acuh tak acuh menjalankan roda organisasi yang dipimpinnya?
Menghadapi semua pertanyaan itu, tentu Pak Beye punya jawaban. Pasti itu semua karena di sekeliling Pak Beye tentu bertebaran para pakar dan ahli dalam mengamat apa yang berhasil dan gagal dilakukan para pembantunya itu. Dan inilah sikap Pak Beye sebagai jawaban pertanyaan tersebut : reshuffle kabinet.
Bagi Pak Beye, sekarang adalah saat yang tepat untuk melakukan penataan kembali kabinet yang dipimpinnya. Alasanya, Pak Beye ingin tiga tahun mendatang kabinetnya memiliki kinerja yang lebih baik.
Mendengar pernyataan tersebut, saya jadi teringat dengan sebuah istilah yang sangat populer ketika saya duduk di bangku kuliah Ilmu Politik UGM dulu. Istilah itu adalah Pilihan Rasional (rational choice).
Bagi mereka yang belajar (ilmu) politik atau memiliki minat dalam membahas soal politik, barangkali istilah itu sudah tidak asing. Pilihan rasional selalu menjadi acuan atau dasar dalam setiap sikap/keputusan politik yang diambil seseorang atau organisasi politik.
Nah, sekarang isu reshuffle sedang hangat-hangatnya. Mari kita saksikan bersama apakah Pak Beye mampu menentukan Pilihan Rasionalnya dalam perombakan kabinet kali ini? Keberhasilan dalam pilihan rasional ini tentu akan menjadi penentu nasib Partai Demokrat untuk melaju ke Pemilu mendatang yang sudah semakin mendekat. Hal ini sekaligus tantangan bagi Pak Beye dan para awak Demokrat mengingat pamor orang nomor satu di Demokrat itu sudah tak lagi jaya.
Selain itu, pernyataan Pak Beye di atas sekaligus merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja beberapa Menterinya yang dinggap gagal. Terlebih, saat ini beberapa menterinya tengah menghadapi kasus atau paling tidak tengah dikait-kaitkan dengan kasus yang tak jauh-jauh dari uang. Sebut saja dua di antaranya Menakertrans Muhaimin Iskandar yang sering dikaitkan dengan kasus suap pembangunan jalan daerah transmigrasi di kawasan timur Indonesia. Atau Mendagri Gamawan Fauzi yang dituding gagal dalam proyek e-KTP. Dari dua menteri ini saja, kira-kira siapa yang dirangkul dan siapa yang didepak? Hanya Tuhan dan Pak Beyelah yang tahu. Kita lihat saja episode akhirnya nanti.
Zainudin, M.Si.
Kementerian Dalam Negeri
Ini adalah pendapat pribadi
Posting Komentar