Sebelum melakukan langkah mutasi pegawai antarkabupaten/kota, masing-masing bupati/walikota juga harus memastikan berapa jumlah kebutuhan pegawai di daerahnya yang ideal. Data ini menjadi dasar pemutasian antardaerah. Begitu sudah selesai, data dan proses mutasinya harus diserahkan ke pemerintah pusat. Termasuk data misalnya jika masih juga ada kekurangan pegawai di suatu daerah.
"Kita minta berapa kebutuhan pegawai. Data harus sudah dikirim paling lambat akhir 2012, sehingga masih ada waktu," ujar Gamawan. Begitu data sudah terkumpul, proses rekrutmen CPNS pascaberakhirnya moratorium, sudah jelas berapa CPNS yang harus direkrut.
Nantinya, lanjut Gamawan, Tim Reformasi Birokrasi di pusat yang akan mengolah data-data dari daerah dimaksud. "Ada Tim Pengarah yang akan mengambil keputusan," terangnya.
Dijelaskan, untuk daerah baru hasil pemekaran, juga tidak boleh merekrut CPNS. Bila ada kekurangan pegawai, daerah baru itu bisa minta daerah induk, atau daerah tetangga lainnya dalam satu provinsi. "Boleh merekrut yang baru, misal tidak tersedia di induk atau daerah lain. Itu pun khusus misalnya tenaga medis, dokter, perawat, sipir, atau yang mendesak lainnya," kata mantan bupati Solok itu. (depdagri.go.id).
Posting Komentar