Subintoro memastikan, berdasar penyelidikan KPK, uang yang disimpan pejabat daerah di sejumlah rekening itu asalnya berasal dari dana negara.
"Keuangan negara tersebut dapat berasal dari APBN maupun APBD," tuturnya.
Sebelumnya Mendagri menyatakan tidak akan diam saja terkait temuan ribuan rekening tidak wajar yang disinyalir milik pejabat daerah. Mendagri masih menunggu data dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menertibkan.
"Saya baru akan diberikan oleh PPATK datanya. Setelah itu baru akan kita dalami," kata Mendagri Gamawan Fauzi saat dikonfirmasi detikcom.
Rekening mencurigakan itu ditengarai bukan hanya milik kepala daerah, tetapi juga bendahara daerah, pimpinan proyek, dan pejabat lain. Rata-rata bahkan ada empat rekening pejabat bermasalah di tiap provinsi.
Posting Komentar