Opsi tersebut sekarang termaktub dalam APBN-P 2012 dalam Pasal 7 ayat 6a dengan bunyi: 'Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dalam kurun waktu 6 bulan berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan kebijakan pendukungnya.'
Dalam rekaman tersebut, SBY menceritakan detail detik-detik proses penentuan opsi kedua. "Saat yang paling akhir lagi adalah kurang 30 menit, saya monitor melalui proses telepon-menelepon, diberitahukan akan ada 3 opsi," katanya.
Opsi pertama, PDIP, Gerindra, Hanura, tolak amandemen pasal 7 ayat 6(a) alias jangan diberikan wewenang untuk menaikkan harga BBM. Opsi 2, opsi partai Golkar yang mematok 15 persen 6 bulan. Opsi 3, opsi koalisi minus PG dan PKS, yang menetapkan 10 persen empat bulan. Sedangkan PKS, disebutkan tidak jelas.
“Kalau 3 opsi, itu mesti 2 putaran. Kalau 2 putaran, Partai Golkar mengatakan kepada saya, nanti kami abstain di putaran kedua. Siapa yang bisa menjamin. Belum faktor PKS, kemana arahnya, terbukti betul,” keluhnya.
Menurutnya, dalam waktu 30 menit terakhir dirinya harus mengambil keputusan. “Itu detik-detik yang paling menentukan. Kalau dibuka 3 opsi, tadi itu. We will lose, karena banyak sekali orang yang mudah ingkar janji, ingkar kesepakatan,” katanya.
Hingga pada akhirnya, sampai pada titik yang disebutnya sebagai titik krusial. Yakni memilih mengusung 3 opsi ataupun dua opsi. “Kalau dua opsi, PG dan koalisi bisa jadi satu. PKS lupakan,” katanya. Singkat cerita, SBY pun menyetujui opsi kedua yang sempat dilemparkan Golkar dan menegaskan jika usulan itu berasal dari dirinya, bukan sepenuhnya ide Partai Golkar. (republika.co.id).
Posting Komentar