"Secara resmi, pemerintah daerah bersama Komisi VII dan Komisi IX DPR meminta Menteri ESDM sebagai kuasa pertambangan, memperpanjang batas waktu pembelian saham dari tanggal 18 April," kata Muhammad Zainul Majdi, Gubernur NTB, di Mataram, Sabtu (16/4/2011).
Kesepakatan Pemda dan Komisi VII dan XI DPR itu telah ditandatangani di Mataram, saat dua komisi itu melakukan kunjungan kerja Jumat (15/4/2011) sore.
"Permintaan resmi terkait perpanjangan batas waktu itu sudah disampaikan ke Menteri ESDM oleh pemerintah daerah," kata Zainul.
Berapa lama Pemda dan DPR meminta perpanjangan? ‘’Kita minta diperpanjang sampai seluruh proses divestasi diselesaikan,’’ kata Zainul.
Ia juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pola komunikasi yang dibangun Menteri Keuangan, Agus Martowardjojo. Sebagai wakil pemerintah, Zainul mengaku tak sekalipun pernah diajak berkomunikasi oleh Menkeu, terkait keinginan pusat membeli 7% saham Newmont.
Dirinya telah tiga kali menyurati Menteri Keuangan, terkait kesiapan daerah membeli 7% saham divestasi Newmont, namun tak satupun surat itu direspon Menkeu.
"Apa salahnya direspon? Kami selama ini hanya membaca di media, statement pejabat eselon I Kementrian Keuangan. Bahkan saat pimpinan dan anggota DPRD NTB datang ke Kementrian Keuangan, para wakil rakyat NTB hanya ditemui Kasubdit. Ini sangat nggak pantas,’’ ujar Zainul.
Ia menegaskan, pola komunikasi yang dipakai Menkeu, sangat tidak pantas dikembangkan.
"Kalau ada ributnya, bukan Menteri Keuangan yang susah, tapi daerah," ujarnya.
Menurut rencana, Menteri Keuangan Agus Martowardojo akan menetapkan siapa pembeli 7% saham Newmont 18 April mendatang. Secara lisan, Menkeu telah memastikan, pemerintah pusat yang akan membeli saham divestasi itu melalui PT Pusat Investasi Pemerintah.
Jika tak mendapatkan saham, Pemkab Sumbawa Barat telah memberitahu pemerintah dan manajemen Newmont, operasional tambang akan ditutup mulai 19 April. (detik.com).
Posting Komentar