Aparatur memiliki tanggung jawab yang besar terhadap fungsi dan peran kepemimpinan, sekaligus memiliki komitmen untuk secara sigap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan dalam pengelolaan pemerintahan.
Untuk itu, untuk memaksimalkan perannya, aparatur perlu memiliki kematangan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan, pembimbingan pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan kegiatan, pelaksaan program secara terkoordinasi, tertib, efektif dan efisien, dan mampu diaplikasikan di lingkungan kerja instansi pemerintahan. Saat ini, pemerintah sedang menggalang berbagai upaya peningkatan sumber daya aparatur menuju agenda besar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Masih segar dalam ingatan kita tentang peristiwa pilu yang dialami saudara-saudara kita saat ini baik di Wasior Papua, Kepulauan Mentawai Sumatera Barat dan di lereng Gunung Merapi Yogyakarta dan sekitarnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kehidupan kita sangat akrab dengan musibah dan bencana karena secara geografis negara kita berada di atas Cincin Api (ring of fire) Pasifik atau Lingkaran Api Pasifik. Untuk itu, aparatur pemerintah perlu merevitalisasi nilai-nilai kepemimpinan sebagai aparatur pemerintah yang dekat dengan bencana.
Merevitalisasi nilai-nilai kepemimpinan dalam kondisi masyarakat yang rentan dengan bencana sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena bencana yang silih berganti menantikan kesigapan aparatur untuk memberikan pelayanan yang prima dan pengabdian yang paripurna. Tindakan nyata sebagai aparatur bukan semata menunjukkan keprihatinan yang mendalam, tidak hanya melakukan upaya penanganan tanggap darurat, tapi yang lebih penting adalah langkah konkrit untuk menormalisasi kehidupan para korban di masa pemulihan (rehabilitasi). Tentu upaya ini bukan semata tanggung jawab aparatur, tetapi aparaturlah sebagai ujung tombaknya.
Berbicara nilai-nilai moral kepemimpinan berarti juga berbicara sumber daya kepemimpinan itu sendiri, sementara sumber daya kepemimpinan aparatur pemerintah ke depan ujung tombaknya adalah pemuda. Untuk itu, nilai-nilai moral kepemimpinan tersebut harus terkristalisasi dalam jiwa dan semangat kepahlawanan para pemuda sehingga menjadi “milik diri” yang kelak memperkuat pondasi kepemimpinan bangsa menuju bangsa yang tangguh secara fisik dan mental. Maka tepatlah sebuah pepatah Arab menggambarkan hal tersebut yang mengatakan bahwa “umat akan kuat karena berpegang teguh pada moralitas yang ada, namun apabila moral diabaikan maka tunggulah kehancuran umat tersebut”.
Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam mewujudkan implementasi nilai-nilai moral kepemimpinan bagi aparatur pemerintah ke depan adalah peran perempuan/isteri. Pemerintah semakin menyadari bahwa perkembangan zaman yang semakin mengglobal menuntut warga dunia untuk semakin mengedepankan peran seorang isteri atau perempuan, baik untuk mencapai tujuan pembangunan suatu negara maupun pada tataran dunia. Sadar atau tidak, perempuan adalah Rahim Ibu Pertiwi. Dari rahimnyalah generasi penerus lahir, di tangannyalah pemuda bangsa tumbuh, dan dari keteguhan hatinyalah pewaris negeri terbentuk.
Zainudin, M.Si.
Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
Artikel ini penulis susun sebagai Sambutan Kepala Badan Diklat Kemendagri pada Penutupan Diklatpim Tk. III di Pusdiklat Regional Yogyakarta dengan perubahan seperlunya (06 November 2010).
Posting Komentar