Forum tersebut akan digelar di Bali pada Oktober 2013.
Satu hal yang menarik bagi berbagai pihak di dunia adalah penyelenggaraan IGF di Indonesia akan melibatkan multi-stakeholder. Hal ini tercermin dari ID-IGF, yaitu delegasi yang mewakili Indonesia dalam forum di markas Unesco, Place de Fontenoy, Paris, Prancis.
Multi-stakeholder yang dimaksud mencakup unsur pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika), bisnis (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) hingga organisasi sipil (Indonesian CSOs Network for Internet Governance alias ID-Config)
Frank La Rue, Special Rapporteur PBB untuk Kebebasan Berekspresi, mengatakan model multi-stakeholder itu bisa jadi solusi agar tata kelola internet tidak berpihak pada kepentingan tertentu saja.
"Tidak boleh ada yang merasa atau memposisikan dirinya paling dominan," ujarnya di sela-sela persiapan pertemuan Multi Advisory Group (MAG), Internet Governance Forum (IGF) di UNESCO, Paris.
Saat ini delegasi RI yang tergabung dalam ID-IGF sedang berada di Paris, selain untuk mengikuti sidang WSIS +10 dan pertemuan MAG IGF, juga untuk melakukan penggalangan dana (fundraising) untuk pelaksanaan acara Konferensi Global IGF ke-8 di Bali pada bulan Oktober 2013 nanti.
Diharapkan, dari pelaksanaan IGF di Bali itu didapatkan contoh mengenai pelibatan multi-stakeholder yang ideal. Harapannya, Indonesia bisa jadi teladan.
Seperti dikatakan oleh Pablo Hinojosa, Direktur Public Affairs Asia Pacific Network Information Centre (APNIC). "Indonesia di dalam mempersiapkan IGF dapat menjadi contoh tentang bagaimana proses pelibatan multi-stakeholder tersebut dijalankan secara inklusif," tuturnya (kompas.com).
Posting Komentar